Mahasiswa Wajo Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Mafia Solar Subsidi, Aparat Diminta Bongkar Aktor di Balik Penyimpangan Distribusi BBM

HIPERMAWA Koperti Universitas Bosowa Makassar Soroti Dugaan Penyelewengan BBM Bersubsidi yang Dinilai Merugikan Negara dan Mengancam Hak Masyarakat Kecil.

MAKASSAR, 6 Juni 2026 — Dugaan praktik penyalahgunaan dan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten Wajo mendapat sorotan serius dari kalangan mahasiswa. Himpunan Pelajar Mahasiswa Wajo (HIPERMAWA) Koperti Universitas Bosowa Makassar mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik yang disebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.

Berdasarkan berbagai laporan dan keluhan masyarakat yang diterima, diduga terdapat praktik pengumpulan, penimbunan, hingga distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus menghambat akses masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.

Ketua Umum HIPERMAWA Koperti Universitas Bosowa Makassar, Nugie Anugrah, menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan instrumen negara yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil, seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

“Apabila dugaan penyalahgunaan ini benar terjadi, maka bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masyarakat kecil yang kehilangan haknya atas program subsidi yang dibiayai oleh uang rakyat,” tegas Nugie.

Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut diduga melibatkan oknum tertentu dalam rantai distribusi BBM subsidi. Karena itu, proses penanganan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, melainkan harus mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali atau memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

HIPERMAWA menilai pemberantasan mafia BBM subsidi merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran. Oleh sebab itu, transparansi dan profesionalisme dalam proses penyelidikan menjadi tuntutan utama agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, HIPERMAWA Universitas Bosowa Makassar mendesak aparat penegak hukum, Pemerintah Kabupaten Wajo, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret melalui:

1. Melakukan investigasi secara terbuka, profesional, independen, dan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi serta penimbunan BBM subsidi di Kabupaten Wajo.
2. Menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Mengungkap secara transparan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusi BBM subsidi yang menyimpang dari ketentuan.
4. Memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi guna mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang.
5. Menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut.

HIPERMAWA juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada aparat berwenang. Partisipasi publik dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam memastikan subsidi negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, profesional, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa subsidi negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak,” tutup Nugie Anugrah.